Jakarta, kabarsawit.com - Sekretaris Jenderal APKASINDO Perjuangan, Sulaiman H Andi Loeloe menilai kebijakan pengetatan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang berlaku sejak 1 Januari 2023 tidak akan menggangu harga TBS sawit.

Ia yakin pemerintah telah memperhitungkan dampak sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut.

Apalagi kebijakan penutupan ekspor CPO 2022 lalu, membuat pemerintah siap dari segala goncangan meski sempat membuat geger petani seantero negeri.

"Kemungkinan pemerintah sudah melakukan kajian dan perhitungan hingga berani mengeluarkan kebijakan tersebut," kata Sulaiman kepada kabarsawit.com, Sabtu (7/1).

Menurut Sulaiman, salah satu alasan pemerintah berani membuat kebijakan itu demi mengembangkan bahan bakar biodiesel. Dimana tahun ini pemerintah menargetkan B35 usai berhasil memproduksi B30.

Bahkan bukan hanya B35, pemerintah juga akan mengembangkan sampai ke B40 yang masih dalam tahap uji coba.

"Artinya ada kebutuhan yang cukup besar untuk produksi bahan bakar biodiesel. Jika kebutuhan besar, dengan kata lain penyerapan CPO juga akan semakin besar pula," tuturnya.

Menurut Sulaiman pengembangan bahan bakar dengan bahan baku kelapa sawit sangat tepat dilakukan pemerintah, agar tidak lagi bergantung pada negara-negara konsumen CPO.

Malah bisa jadi, gara-gara kebijakan itu harga CPO di pasar Internasional lebih baik, dan ikut mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di lini petani.

"Kendati begitu, kita berharap pemerintah hati-hati dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani," pungkasnya.