Pekanbaru, kabarsawit.com - "Tolong simpan nomor handphone dari petani sawit, Bapak ini," pinta Jokowi kepada ajudan yang menemaninya.

Bekas Gubernur DKI Jakarta ini masih memandangi petani sawit yang dia bilang; Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.IMA, Dr (cn) Rino Afrino, SE.,MM dan KH T. Rusli Ahmad, SE.MM, yang berdiri di depannya. 

"Nanti saya diingatin ya," pinta lelaki 61 tahun ini kepada si ajudan tadi. 

Yang disuruh Jokowi pun langsung meminta nomor handpone Gulat dan Rino yang sontak sumringah. Tak terkecuali Rusli Ahmad. 

Gulat dan Rino adalah Ketua Umum dan Sekretaris  Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-APKASINDO). Sementara Rusli merupakan salah seorang Dewan Penasehat DPP Apkasindo. 

Ketiganya sengaja khusus menjumpai Jokowi usai acara foto bersama relawan Jokowi di tempat Jokowi menginap di Hotel Novotel di kawasan jalan Riau, Pekanbaru. 

Bisa langsung bertemu, kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh tiga lelaki yang juga relawan Jokowi ini untuk mencurahkan unek-unek petani sawit Indonesia.   

Unek-unek yang mengalir runut itu sampai membikin kening Jokowi mengernyit, kaget. Ada sinyal kalau unek-unek tadi musti dibicarakan lebih lanjut.  Buktinya Jokowi menyuruh ajudannya meminta nomor handpone petinggi DPP Apkasindo itu. 

Wajar-wajar saja  bila Jokowi mengangkap apa yang dibilang para petinggi Apkasindo itu penting. Soalnya menyangkut nasib 17 juta petani kelapa sawit dan pekerja sawit seantoro Nusantara. 

Apkasindo sendiri adalah organisasi tua yang sudah berumur 22 tahun. Anggotanya mencapai 2,4 juta petani dengan kepengurusan yang tersebar di 164 kabupaten kota di 22 provinsi.  Sekjen DPP Apkasindo, Rino Afrino ikut melaporkan keluhan petani kelapa sawit kepada Presiden Jokowi. foto: ist 

"Realisasi Program Strategis Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun lalu, sangat memprihatinkan Pak. Beritanya sangat viral. Sebab capaiannya jauh dari target Pak Presiden yang mencapai 180 ribu hektar. Riau sendiri sebagai provinsi sawit terluas, capaian PSR 2022 nya nol persen. Laporan yang saya terima, PSR nol persen ini juga dialami oleh provinsi sawit lainnya," dengan gamblang Rusli menyampaikan. 

"Jadi, patut menjadi pertimbangan Bapak Presiden mengevaluasi kinerja Kementerian terkait dan ini urgen dan harus gerak cepat, Pak," tambah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Santri Tani NU itu. 

"Ini saya sampaikan lantaran setahu saya visi misi yang ada itu hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai pembantu, mestinya jangan ada visi misi kementerian yang bertentangan dengan Program Strategis  Presiden dan Wakil Presiden," mengalir Ketua PWNU Riau ini ngomong. 

Rusli nampak begitu akrab dengan Presiden Jokowi. Ini kelihatan lantaran Presiden Jokowi yang pertama menyapa Rusli,"Halo Pak Kyai, apa kabar" sapa Jokowi yang langsung ngobrol dengan Rusli.

Panjang yang disampaikan Rusli kepada presiden, termasuk harga Tandan Buah Segar (TBS) yang saat ini masih memprihatinkan. 

"Rata-rata masih di angka Rp1.800-2.000/kg nya. Sementara harga TBS petani bermitra (plasma) di angka Rp2.350-2.700/kg. Selisihnya lumayan," kata Rusli usai ketemu dengan Jokowi. 

Dengan harga segitu tadi, petani swadaya kata Rusli tekor. Sebab Harga Pokok Produksi (HPP) sudah di angka Rp2.000-Rp2.250/kg TBS. "Saya sudah laporkan juga itu kepada Presiden," ujarnya. 

Menurut Rusli, penyebab utama rendahnya harga TBS petani itu adalah Permentan 01/2018 yang mengatur tata cara penetapan harga TBS. 

Permentan itu terlampau membebani dan bahkan sudah mengkotak-kotakkan petani sawit. Gara-gara pengkotakan itu, petani swadaya yang luasnya mencapai 93% dari total luas lahan perkebunan sawit rakyat (6,87 juta hektar) menjadi korban Permentan itu. 

"Sebab PKS tidak mau menjalankan harga Pokja TBS Disbun Riau yang rutin ditetapkan saban Selasa kepada petani swadaya. Alasannya ya lantaran petani swadaya bukan mitra. Jadi, harga TBS hasil perhitungan Tim Pokja Disbun Riau itu cuma mengikat petani bermitra yang jumlahnya hanya 7%," panjang lebar Rusli mengurai. 

Di satu sisi kata Rusli, gimana pula petani swadaya mau bermitra wong rata-rata luas lahan petani swadaya cuma 1-4 hektar. Itupun tidak satu hamparan. 

"Yang paling memprihatinkan itu, nampaknya PKS enggak mau bermitra supaya bebas membuat harga TBS petani swadaya. Ini kan tragis," katanya.

Gulat yang sangat paham soal teknis, juga menyampaikan persoalan PSR itu kepada Presiden. Lelaki 50 tahun ini bilang bahwa capaian PSR tahun lalu adalah terendah sepanjang sejarah.

"Dan ini sangat mempengaruhi psikologis petani sawit, Pak. Terus terang kami petani sawit dari Aceh sampai Papua, berkecil hati dengan angka capaian PSR 2022 yang cuma 9,4% dari target 180 hibu hektar. Riau dan sejumlah provinsi sawit lainnya capaian PSR nya nol persen. Sementara Bapak Presiden sangat antusias supaya kami petani sawit bisa mencapai target itu," Gulat memandang wajah Jokowi. 

Lantaran tak bisa PSR, otomatis petani masih akan terus bertahan dengan tanaman tua yang ada. Ini pula lah yang kemudian membikin Nilai Tukar Petani (NTP) akan melorot di bawah 100. Kalau sudah sampai ke angka ini, itu pertanda petani tekor, khususnya petani swadaya. 

Asal tahu saja kata Gulat usai ketemu Jokowi, jatah PSR Riau 2022 lumayan luas; 11 ribu hektar. Tapi hasilnya zonk alias nol persen. Padahal Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah menyiapkan duitnya untuk petani; Rp 30 juta per hektar. 

Ini berarti, duit yang bakal mengalir ke petani Riau tahun 2022 mencapai Rp330 miliar! "Tapi karena zonk, apa lagi mau dibilang," Gulat nampak kesal.

"Nol persen itu enggak cuma di Riau lho, tapi hampir di semua provinsi sawit kayak begitu," tambah doktor agro-ekosistem Universitas Riau ini. 

Gulat juga cerita kalau persyaratan yang berhubungan dengan KLHK seperti bebas kawasan hutan dan terakhir harus bebas gambut seperti yang diatur oleh Permentan, menjadi pengganjal utama capaian PSR 2022. Dan itu sudah dia sampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Kami sangat berharap Bapak Presiden berkenan turun tangan mengatasi kendala petani sawit demi mencapai target program strategis Bapak, seperti PSR dan hilirisasi TBS petani khususnya" giliran Rino yang menimpali di hadapan Presiden. 

Lepas pertemuan dengan Presiden itu, Rino mengatakan bahwa Gubernur Riau melalui Disbun, sudah sekuat tenaga mendorong dan membantu petani sawit untuk ikut PSR. 

"Tapi informasi yang kami dapat dari Disbun Riau, berkas petani yang sudah siap kirim ke Kementan, terpaksa pemberkasan ulang lantaran harus melengkapi persyaratan bebas gambut dari KLHK di Jakarta. Aturan ini ada pada Permentan Nomor 03 tahun 2022 yang baru terbit akhir Februari tahun lalu. Padahal luas usulan petani Riau itu ribuan hektar lho," Rino menyayangkan.