Jakarta, kabarsawit.com - Ketua Umum Aspek-PIR Setiyono mendukung penuh langkah pemerintah mengusut tuntas dugaan 9 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang tidak bayar pajak. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membeberkan temuan tersebut kepada publik.

"Tapi biasanya, kalau udah kayak gini, dampaknya ke rakyat lagi. Memang yang terdata perusahaan, tapi enggak masuk akal juga kalau sudah terdata tapi tidak bayar pajak. Kan aneh," kata Setiyono kepada kabarsawit.com, Rabu (10/5).

Dari kaca mata Aspek-PIR, langkah penertiban perkebunan itu sudah tepat karena sesuai rencana pemerintah untuk sawit berkelanjutan.

"Memang perlu ditelusuri secara matang," tegasnya.

Menurutnya, jika temuan itu terbukti maka pemerintah bisa menerapkan sanksi tegas bagi yang bersangkutan.  Mulai dari pengembalian pajak sampai pencabutan izin.

"Ya kalau tidak mau bayar, maka bisa diberi sanksi berupa pencabutan izin," tandasnya.