Pekanbaru, kabarsawit.com - Sejumlah Datuk Penghulu Adat 4 Koto di Hilir menjumpai Gubernur Riau Syamsuar dua hari lalu di Kediaman Gubernur di Kota Pekanbaru.

Kedatangan para Datuk ini meminta saran terkait keberadaan PT Wana Jingga Timur (WJT) yang dianggap merugikan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Sebab, permasalahan sengketa lahan antara warga dengan anak perusahaan PT Duta Palma Nusantara (DPN) itu sudah lama terjadi, namun tak kunjung selesai.

"Lokasi sengketa ini berada di Tanah Ulaiat Desa Koto, Kampung Baru Koto dan Gunung Belintang Kuantan Hilir. Perusahaan menyerobot tanah ulayat tapi tidak diganti rugi," kata Datuk Rizaluddin selaku keponakan dari Datuk Bertuah.

Rizaluddin mengaku, tanah ulayat itu dulunya merupakan hutan lindung dan terdapat kuburan tokoh adat terdahulu, Niniak Darah Putih. Dulunya luas lahan itu mencapai ratusan hektare, namun saat ini tinggal setengah hektare lagi.

"Kami sudah layangkan surat beberapa kali. Tapi tidak satupun ditanggapi. Seolah-olah PT WJT yang berkuasa. Mereka tidak memberikan respon, solusi atau diskusi sekalipun. Padahal kita sudah membuka diri agar permasalahan itu bisa diselenggarakan. Tapi mereka tak merespon," ujarnya.

Karena itu, Rizaluddin dan para Datuk lainnya menjumpai Gubernur Syamsuar. "Permasalahan ini harus diselesaikan dan ada jalan keluarnya, tidak bisa dibiarkan begitu saja apalagi yang diserobot tanah ulayat," kata dia.

"Tanah ulayat harus ada pancong alas-nya. Belum lagi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan juga harus jelas. Sebab, selama ini CSR perusahaan tidak ada, pancong alas-nya juga tidak ada. Memang siapa mereka, kok bisa berkuasa di tanah adat, tidak mungkin anak datuk diam saja dan harus bergerak," ujar Rizaluddin.

Masyarakat selama ini sudah lama diam. Sejumlah infrastruktur yang diminta kepada pihak perusahaan tidak pernah direalisasikan.
 
"Usulan dari masyarakat seperti pembangunan gedung SMK dan pengembangan koperasi tak pernah dibuat. Kalau itu tak dibuat, bagaimana mengembangkan pertanian yang ada dan bisa mengembangkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah," turunnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Riau Syamsuar meminta kepada para Datuk agar menggambarkan semua permasalahan itu dalam bentuk surat. 

"Kami tunggu surat usulan terkait permasalahan tanah dan pembuatan koperasi, sekolah hingga pembangunan lainnya," kata Syamsuar.

Mantan Bupati Siak ini juga meminta kepada para datuk untuk menyiapkan data-data yang diperlukan agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan secepatnya.

"Kami juga sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk dibicarakan dengan Kementrian LHK. Terhadap usulan tanah untuk pembangunan sekolah tadi, Insya Allah akan kami masukkan dalam APBD Riau 2024," pungkas Syamsuar.