Jakarta, kabarsawit.com - Kurang gregetnya hasil-hasil riset sawit yang didapatkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) lewat program Grant Riset Sawit (GRS) rupanya tidak membikin Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (APKASINDO) diam. 

Sebaliknya, organisasi petani sawit terbesar di dunia ini justru mencoba menelisik apa sesungguhnya yang terjadi di tubuh Badan Layanan Umum milik Kementerian Keuangan ini.  

“Kami berusaha menengok lebih dekat perangkat lunak dan perangkat keras institusi ini, khususnya yang membidangi GRS. Ini kami lakukan lantaran kami berkewajiban mengawal lembaga ini agar manfaatnya benar-benar nyata sesuai dengan 6 tujuan BPDPKS ini didirikan,” kata Ketua DPD APKASINDO Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Dr. Diharyo, ST., MT dalam lembar curhatannya yang diterima kabarsawit.com kemarin. 

Lantas apa hasil dari pengamatan itu?

"Semua masalahnya berawal dari sini; bahwa sebenarnya Direktorat Penyaluran Dana yang menangani GRS itu masih kosong, biar tetap berjalan, direktorat itu dirangkap oleh Direktur Keuangan. Rangkap jabatan ini sudah lama. Padahal dua jabatan ini sangat strategis dan berbahaya kalau tidak sungguh-sungguh dijalankan,” katanya. 

“Jadi, wajar kalau "roh" GRS itu selama ini terkesan tanpa arah dan zig-zag. Saya enggak bermaksud menyalahkan Direktur Keuangan, Pak Zaid Burhan. Tapi saya justru prihatin lantaran penerima dampak negatif dari ke-plt-an ini justru kami para petani Sawit dan stakeholder sawit lainnya,” ujar Diharyo. 

Yang membikin lelaki ini makin miris, jabatan strategis dan urgen lainnya yang sudah lima tahun di-plt-kan adalah Direktur Kemitraaan yang saat ini dirangkap jabat oleh Direktur Perencanaan.

APKASINDO kata Diharyo sangat kecewa dengan kondisi BPDPKS yang begitu dan berharap agar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, segera mengevaluasi Manajemen Kepejabatan di BPDPKS itu, sebelum terlambat.

“Khusus pejabat yang bertanggung jawab atas GRS, kami minta dievaluasi kinerjanya dan membatalkan hasil seleksi GRS 2023 yang sudah diumumkan melalui email itu,” pintanya.

“Saya menengok BPDPKS ini memang sangat anehlah, banyak Plt nya dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Apa enggak ada lagi anak bangsa ini yang pantas dan patut untuk menjabat di sana," ketua DPW APKASINDO Sulawesi Selatan, Dr. Badaruddin Puang nyeletuk pula.  

Dr. Mulono Apriyanto, STP., MP, Ketua APKASINDO Kabupaten Indragiri Hilir, Riau juga ikut mengkritisi. Tapi kepada pejabat yang menangani SARPRAS.

“Delapan tahun BPDPKS berdiri, dana SARPRAS terkait jalan produksi, jembatan panen petani, mesin pertanian, bantuan pupuk, bantuan alat panen, pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan pendirian pabrik pupuk organik, capaiannya masih nol  koma sekian persen,” katanya.

Lagi-lagi, lelaki ini juga meminta agar Menteri Kordinator Perekonomian, khususnya Menteri Keuangan agar segera mengevaluasi kinerja BPDPKS terkait GRS, Komite Riset dan SDM Pejabat di masing-masing Direktorat. Sebab petani sawit Indonesia membutuhkan itu. 

"Kalau tidak layak, segera tarik kembali ke Kementerian Keuangan jika asal kedinasannya dari Kemenkeu. Berikan kesempatan kepada publik yang punya keahlian di jabatan itu. Jangan sampai kami petani sawit marah dan berakhir pendudukan BPDPKS,” suara lelaki yang yang aktif di bidang Auditor Kompetensi Ilmu Perkebunan tegas.