Pekanbaru, kabarsawit.com - Amir Arifin Harahap, seorang anak petani kelapa sawit berteriak apabila lahan sawit orangtua mereka gagal ikut program peremajaan sawit rakyat (PSR), anak-anak petani sawit akan terancam putus sekolah.

"Kami akan berhenti kuliah, biaya berobat enggak ada, busung lapar dan akan menjadi beban negara kedepannya," kata Amir kepada kabarsawit.com, kemarin. 

Amir adalah koordinator aksi dalam aksi unjuk rasa sejumlah generasi muda yang menamakan dirinya Formasi alias Forum Mahasiswa Sawit.

Menamakan kegiatannya dengan "Aksi Keprihatinan," demo digelar di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dan kantor wilayah ATR/BPN Provinsi Riau di Pekanbaru.

"Sekali lagi kami mengetuk hati Bapak Presiden dan Wakil Presiden agar lahan petani sawit, orang tua kami yang masih diklaim dalam kawasan hutan segera dilepaskan dari kawasan hutan dan tentunya lahan yang sudah layak PSR, dapat segera mengikuti program Bapak Jokowi," tambah Amir.

Menurut Amir, program strategis nasional (PSN) merupakan program yang seharusnya diprioritaskan oleh seluruh stoke holder pemerintah karena sukses tidaknya program ini menyangkut nama baik Presiden/Wakil Presiden, dan masa depan kami petani sawit dan keluarganya.

Arif, salah seorang anak petani sawit yang ikut aksi demo itu juga mengatakan sudah cuti kuliah setahun terakhir karena tidak ada lagi biaya karena sawit orang tuanya sudah tidak menghasilkan lagi.

Di tengah massa aksi, seorang petani paruh baya dengan mata yang berkaca-kaca memegang poster bertuliskan, "Pak Presiden Jokowi, kami ingin ikut Program Bapak melalui PSR, karena PSR yang bapak tanam 2018 lalu di Kampung kami sudah panen dengan sangat produktif. Tolong kami Pak Jokowi”.

Sebagai informasi, pada  2018 Presiden Jokowi melakukan penanaman perdana PSR di Rokan Hilir, dan sekarang petani sawitnya sudah menghasilkan per hektar 1,8 ton per bulan per hektar. 

"Sedangkan sawit kami yang belum ikut PSR, hasilnya hanya 200 kg per bulan dalam satu hektare," pungkas Amir.