Jakarta, kabarsawit.com - Dari 600.000 hektare areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), baru sekitar 20 persen yang ikut program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumbar, Jufri Nur mengeluhkan sejumlah kendala sehingga realisasi PSR di daerahnya relatif masih rendah.

"Petani banyak mengeluh karena prosesnya agak sedikit berbelit-belit," kata Jufri kepada kabarsawit.com, kemarin.

Sebagai contoh, kata Jufri, koperasi unit desa (KUD) di Kabupaten Pasaman Barat ingin mengurus sertfikasi lahan kebun yang dilakukan di lahan gambut. 

"Sampai sekarang prosesnya belum juga kelar itu," terang Jufri.

Padahal, menurut Jufri, banyak petani sawit di daerah itu yang membutuhkan program PSR, karena sebagian tanaman sawit sudah berumur.

Ditambah lagi, imbuh Jufri, dari sekitar 600.000 hektare areal perkebunan kelapa sawit di Sumbar, hanya sekitar 9 persen dengan sistem bermitra, sementara selebihnya petani swadaya. 

"Mereka jelas membutuhkan bantuan pihak lain untuk mereplanting tanaman sawitnya," kata dia.

Di bagian lain, Jufri juga tidak menutup mata pelaksanaan PSR di daerah itu terhalang oleh sikap petani itu sendiri, terutama ketika harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit lagi bagus di pasaran.

"Kalau harga TBS kelapa sawit sedang bagus di pasaran, justru petani yang enggan melakukan peremajaan terhadap tanaman sawitnya," tutup Jufri.