Bengkulu, kabarsawit.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu Syafnizar meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah itu melakukan reboisasi kawasan hutan dan lahan daerah aliran sungai.

Hal itu disampaikan Syafnizar menanggapi banyaknya kasus perambahan hutan produksi terbatas di Kabupaten Mukomuko.

"Harus ada tanggungjawab sosial. PKS jangan lagi memperparah penggundulan hutan, tapi harus membantu pemerintah daerah dalam menjaga kawasan hutan itu sendiri," kata dia, Sabtu.

Syafnizar menganggap perambahan yang terjadi di kawasan hutan bukan ulah PKS melainkan oknum. Sehingga ia meminta harus ada respon PKS terhadap ancama ini.

"Jika memang PKS berizin, tidak mungkin melakukan perambahan. Jadi ayo sama-sama kita jaga hutan kita dengan tidak merambahnya. Kalaupun sudah terjadi, cukup, jangan lanjut ditanami sawit," pintanya.

Khusus untuk hutan yang dalam kondisi kritis, pihaknya meminta PKS dapat membantu penanaman dengan dana sosial perusahaan. Demikian pula pada lahan perkebunan yang tidak memungkinkan ditanami sawit, agar dilakukan reboisasi demi menjaga daerah resapan air.

"Seharusnya PKS yang bagus itu punya sistem RTRW sendiri. Di mana lahan yang tidak terpakai bisa ditanami pohon ataupun dijadikan daerah resapan. Ini sangat membantu pohon sawit itu sendiri untuk berbuah," terangnya.

Selain pemulihan hutan, Syafnizar juga meminta peran PKS menjaga kawasannya dari perambahan. Sebab jika ini terjadi, tak lain dugaannya adalah PKS itu sendiri.

"Sekali lagi saya minta kurangi perambahan hutan yang menyebabkan kritis berkelanjutan. Jangan gara-gara ada aturan perhutanan sosial, kemudian oknum atau masyarakat bisa memanfaatkannya untuk merambah hutan lalu menanaminya dengan yang bukan peruntukkannya. Padahal hutan sangat berperan bagi kehidupan manusia itu sendiri," kata Syafnizar.