https://www.kabarsawit.com


Copyright © kabarsawit.com
All Right Reserved.

Pemprov Bengkulu Minta Perusahaan Sawit Terbuka

Pemprov Bengkulu Minta Perusahaan Sawit Terbuka

Kadisnakertrans Provinsi Bengkulu, Edwar Happy. Foto: Dirgantara

Bengkulu, kabarsawit.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu meminta agar perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerah itu meningkatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari kemitraan dengan masyarakat. 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu, Edwar Happy menyatakan, hal itu sebagai upaya menjawab tantangan perusahaan dalam menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan baik.

“Kalau mau menjalani hubungan baik dengan masyarakat, harus terbuka. Karena informasi adalah salah satu modal untuk bermitra dengan masyarakat," kata Edwar kepada kabarsawit.com, Senin.

Edwar mengatakan, keterbukaan informasi adalah amanat Undang-Undang, sehingga harus mendapat jaminan telah dilaksanakan di tengah masyarakat.

“Sikap terbuka adalah awal membangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Kepercayaan yang tinggi, akan turut mendorong tingkat penerimaan publik terhadap pengelolaan perusahaan,” tuturnya.

Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan interaksi yang baik antara perusahaan dan masyarakat. Hal tersebut adalah implementasi demokrasi yang menyeluruh, mengharuskan pengetahuan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi faktual, dan terpenuhi. 

Oleh karena itu, pemerintah dengan dukungan masyarakat, wajib membangun sistem komunikasi yang sehat, sebagai upaya meningkatkan kualitas ruang dan komunikasi publik demi terciptanya sistem penyelenggaraan investasi yang baik.

“Salah satu peran dalam membangun ruang publik yang sehat adalah penguatan budaya keterbukaan informasi. Itu juga sebagai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP,” jelasnya.

Selain itu keterbukaan informasi dapat menghindarkan perusahaan dari gesekan dan konflik sosial dengan masyarakat. Dengan adanya informasi yang berjalan, masyarakat akan mendapat jaminan terhadap dampak ekonomi dari perusahaan itu sendiri.

"Untuk perusahaan, harus pintar dalam mengelola informasi. Tinggal lagi bagaimana bisa memilih informasi yang dikecualikan atau memang layak dikonsumsi publik," tukasnya.