Jambi, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mendukung penuh langkah pemerintah yang berencana menerapkan harga CPO secara mandiri. Artinya tidak lagi berpatokan dengan negara lain seperti saat ini.

Namun menurut Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPW Apkasindo Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo, pemerintah harus konsisten dan tidak berubah-ubah jika regulasi itu berlaku. Sebab Dermawan khawatir dampaknya akan langsung dirasakan oleh petani kelapa sawit jika tidak konsisten.

"Pemerintah juga harus memiliki regulasi yang jelas. Regulasi yang mewajibkan transaksi di Bursa Komoditi," kata Dermawan saat bincang-bincang dengan kabarsawit.com, kemarin.

Menurutnya, regulasi itu sangat penting untuk dipertimbangkan pemerintah. Sebab jika tidak tepat, bisa saja justru menghambat ekspor ke negara konsumen CPO.

Tidak hanya itu, kesiapan produksi CPO dalam negeri juga harus menjadi pokok utama. Bukan hanya jumlahnya, namun juga kualitas produk yang dihasilkan.

Sebab, kata Dermawan, masih banyak petani menggunakan bibit tidak berkualitas. Seperti di wilayah Jambi ada 300 ribu hektare dari 600 ribu hektare kebun kelapa sawit yang menggunakan bibit abal-abal.

Perihal itu dinilai menjadi penyebab rendahnya harga kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah daerah "Bibitnya tidak sesuai dengan standar kultur teknis, karena akibat ketidaktahuan dan keterbatasan IPTEK dan SDM," ujarnya.

Ia menduga, minimnya atau ketiadaan petugas penyuluh lapangan (PPL) perkebunan membuat program penyuluhan tidak berjalan dan tidak berfungsi untuk mengedukasi petani sawit swadaya.

"Banyaknya kebun dengan produksi rendah seharusnya menjadi penguat bahwa seharusnya PSR di wilayah Jambi menjadi fokus utama. Agar produksi kebun kelapa sawit yang ada kembali meningkat. Ini juga faktor mandegnya program PSR," tandasnya.