Jakarta, kabarsawit.com - Untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat, pemerintah menerapkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pada periode 2017 hingga 2023, areal perkebunan kelapa sawit masyarakat teraktivasi mencapai 306 ribu hektare.

Kebun tersebut dikelola oleh 134.000 petani. Total dana PSR yang dibawa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencapai Rp8,5 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang akan menambah jumlah penanaman kembali dan peremajaan sawit sebanyak 2 kali lipat.

"Ini tidak cukup. Sesuai arahan presiden, mau ditambah 300 ribu petani," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers, Kamis (7/12).

Replanting merupakan salah satu upaya kami untuk menjaga produksi kelapa sawit di Indonesia. Saat ini, banyak perkebunan kelapa sawit masyarakat yang sudah berumur lebih dari 25 tahun. Selain itu, produktivitas tandan buah segar (TBS) kurang dari 1 ton per tahun per 10 hektare juga rendah.

"Petani kecil mengelola 6,2 juta hektare, dengan rata-rata produktivitas 2,6 ton per hektare," katanya.

Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong produksi kelapa sawit antara lain melalui Program Infrastruktur (sarpras). Dukungan yang diberikan berupa bibit, pupuk, pestisida dan mesin pertanian.

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) pekebun kelapa sawit, pemerintah juga memberikan dukungan program pendidikan dan pelatihan yang pada tahun 2023 akan menjangkau lebih dari 7.000 penerima dan telah mendanai total sebesar 127 miliar.

"Pemerintah terus mendorong industri perminyakan ini. Dan saat ini nilai ekspor kelapa sawit menjadi andalan Indonesia, dan nilainya pada tahun 2022 sebesar USD 29,66. Ini adalah ekspor terbesar di samping nikel," katanya.