Pekanbaru, kabarsawit.com - Syamsurizal, sekretaris Komite V DPRD Provinsi Riau, berpendapat bahwa petani kelapa sawit perlu mempertimbangkan atau mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana ekonomi. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa petani memiliki perkebunan kelapa sawit.

Hal ini diungkapkan Bendahara DPW Samaderiau dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Hotel Grand Elite Pekabalu pada Selasa (21/11). "Soalnya harga kelapa sawit tidak selalu tinggi,” ucapnya.

“Tidak ada jaminan harga kelapa sawit akan selalu tinggi. Oleh karena itu, petani harus siap menghadapi musibah ekonomi,” tuturnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan petani adalah dengan sistem tumpang sari. Dengan sistem ini, petani bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari perkebunan kelapa sawit.

“Saya belum melihat pemerintah menghadirkan program ini sebagai alternatif jika terjadi bencana ekonomi khususnya di perkebunan kelapa sawit," sambungnya.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang mendukung perekonomian Indonesia. Komoditas ini memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan devisa Indonesia.

Situasi saat ini merupakan kabar baik bagi para petani kelapa sawit.  Apalagi saat ini harga CPO berada di kisaran 800 USD/metrik ton.

“Sayangnya, kapasitas dan infrastruktur (Sarpras) tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh petani di perkebunan kelapa sawit. Program sarpras terkendala oleh fakta bahwa banyak perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan,” ungkapnya.

“Jalan-jalan yang rusak, terutama selama musim hujan. Makanya, Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit diharapkan dapat menjadi solusi bagi para petani kelapa sawit. Untuk itu, kami berharap dana DBH dialokasikan untuk petani sawit," pungkasnya.