Pekanbaru, kabarsawit.com - Dana Bagi Hasil (DBH) sawit masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk dicairkan sebentar lagi.

Untuk 350 daerah yang berpotensi menerima DBH sawit, dan 4 daerah otonomi baru di Papua, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBN 2023.

Untuk memastikan bahwa DBH tidak terlalu kecil untuk setiap daerah, Bendahara Negara juga memutuskan untuk menetapkan batas minimum alokasi per daerah sebesar Rp1 miliar.

Utamanya, DBH sawit harus digunakan untuk membiayai proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, serta proyek lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Namun, DBH sawit diberikan karena daerah-daerah perkebunan sawit membutuhkan banyak perbaikan jalan karena sering dilewati truk. Oleh karena itu, DBH sawit adalah salah satu sumber dana yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas jalan di daerah tersebut.

Syahrial Abdi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi tentang jumlah dana yang akan diberikan, terutama karena Riau adalah Provinsi penghasil sawit terbesar.

Namun, dia yakin DBH kelapa sawit yang akan diterima tidak akan mencukupi untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak karena industri kelapa sawit di Riau.

“Kami percaya biaya kerusakan infrastruktur sektor sawit jauh lebih murah daripada daerah, terutama di wilayah pesisir,” ujarnya, Selasa (22/8).

Dia juga berbicara tentang keputusan Menteri Keuangan untuk mengurangi alokasi DBH sawit menjadi Rp3 triliun pada tahun 2024.

Dia berpendapat bahwa Kementerian Keuangan harus menunjukkan transparansi dalam hal ini. Selain itu, dia meminta penjelasan rinci tentang pengurangan alokasi DBH sawit tahun 2024 kepada daerah.

“Selama dapat dijelaskan detail sesuai kriteria kepada daerah penghasil,” pungkasnya.