Bengkulu, kabarsawit.com -  Sebagian besar jembatan di beberapa desa di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, rusak. Jembatan yang rusak tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menimbulkan ancaman keselamatan.

Godang Manurung, seorang petani kelapa sawit di Desa Pagardin, Kecamatan Ulok Kupai, Bengkulu Utara, mengeluh tentang keadaan jembatan di desanya. Dia mengatakan bahwa masyarakat sudah bertahun-tahun berharap dibangun jembatan permanen.

“Jembatan ini sebenarnya jembatan darurat, sudah tidak layak, banyak petani sawit yang butuh jembatan permanen supaya mereka bisa ngirim hasil panen sawit mereka ke luar desa,” ujar Godang, Senin (14/8).

Masyarakat desa merasa tidak dipedulikan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi, "Kepala daerah cuma sibuk bangun-bangun ke daerah tertentu aja. Padahal jembatan gantung Pagardin ini pusat ekonomi masyarakat sini, tapi nggak ada yang peduli dengan kerusakannya,” paparnya dengan nada kesal.

“Kabarnya, habis presiden kemari kemarin, pemerintah pusat ada kasih dana  Rp 400 miliar. Kalau emang iya, 10% aja yang dipakai untuk perbaiki jembatan Pagardin sudah bagus jembatan itu. Sekarang di mana anggaran ratusan miliar itu?" lanjutnya.

Dia khawatir jembatan gantung ini tidak akan bertahan lama dan berada dalam bahaya runtuh. “Petani kesusahan menjual hasil panen mereka, dan anak-anak yang sakit susah ke rumah sakit,” tandasnya.

Selain jembatan Pagardian, dia juga khawatir dengan kondisi jembatan gantung di Desa Muara Santan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara.

Masyarakat bergotong royong memperbaiki lantai jembatan yang terbuat dari kayu yang telah lapuk untuk menghindari berjatuhnya korban jiwa.

Warga desa yang sebagian besar bekerja sebagai petani sawit sangat bergantung pada jembatan itu, kata Kadis Muara Santan, Hosen Basri. "Kondisi lantainya sudah parah, bahaya. Apalagi kalau petani sawit lewat ngangkut TBS."

Dia menyatakan bahwa gotong royong sudah sering dilakukan untuk memperbaiki jembatan tersebut, "Bolak balik rusak. Idealnya, jika jembatan dapat dipertahankan, strukturnya harus diganti sepenuhnya. Itu benar, tapi nggak mungkin kalau pakai anggaran desa. Kami hanya bisa tambal sulam supaya bisa dilewati,” keluh Hosen.

Pemerintah desa telah meminta penggantian jembatan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Bengkulu Utara secara teratur. Namun, kata Hosen, usulan yang ia sampaikan belum mendapat respons hingga hari ini.

“Bayangkan, kami sudah mengirimkan usulan sejak tahun 2015 lalu, tapi hingga saat ini belum ada informasi,” ujarnya mengungkapkan kekecewaan.