Pekanbaru, kabarsawit.com - Pengamat Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, M Rawa El Amady mengatakan dana bagi hasil (DBH) sawit harus dikembalikan untuk memperbaiki kehidupan petani.

"Kalaupun untuk infrastuktur, harusnya infrastruktur yang memperlancar usaha produksi dan distribusi sektor sawit," kata Rawa saat berbincang dengan kabarsawit.com, Kamis (27/7).

Salah satu hal yang tengah dihadapi petani saat ini ialah mahalnya harga pupuk. Menurut Rawa, tidak ada salahnya DBH sawit diarahkan untuk subsidi pupuk bagi petani perorangan yang kebunnya di bawah 25 hektare.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah bidang pendidikan. Sebenarnya, kata Rawa, sudah ada beasiswa bagi anak petani sawit melalui BPDPKS. Maka infrastruktur sekolah dasar dan menengah di desa-desa yang banyak petani sawit perlu juga diperhatikan.

"Kalau di sisi kesehatan, lengkapi sarana dan prasara kesehatan, dan membayar BPJS bagi keluarga petani sawit," kata dia.

Menurut Rawa yang tak kalah perlu harus dilakukan adalah penggunaan anggaran secara transparan, agar tidak ada penyalahgunaan sehingga dana tersebut bukan memperkaya pejabat di Riau.

"Kalau infrastuktur yang dibutuhkan petani sawit saat ini perbaikan jalan, jembatan, terkhusus di daerah perkebunan," kata dia.

"Terus, harus ada upaya perlindungan harga bagi petani sawit, karena selama ini harga sangat rendah dan petani tidak bisa menjual langsung ke pabrik. Usulan saya agar gerakan membangun pabrik mini sawit dipercepat, atau buat pabrik khusus untuk petani sawit," imbuhnya.