Bengkulu, kabarsawit.com - Petani kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara menghadapi tantangan serius terhadap infrastruktur. Dalam upaya meningkatkan produksi dan mencapai potensi maksimal, para petani meminta dukungan pemerintah untuk membangun infrastruktur jalan yang memadai.

Salah satu petani kelapa sawit di Bengkulu Utara, Budi Santoso mengungkapkan, keberadaan jalan yang baik akan membuka peluang baru bagi industri kelapa sawit di daerah itu dan meningkatkan pendapatan petani secara signifikan.

Namun, akses jalan kebun sawit yang tidak layak membuat dirinya kesulitan untuk mengangkut hasil panen.

"Kami sering kali terhambat dalam mengangkut hasil panen kami karena akses jalan yang buruk. Jalan rusak dan berlumpur sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Ini bukan hanya memperlambat proses pengangkutan, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial bagi kami," kata Budi, kemarin.

Dalam beberapa tahun terakhir, harga minyak sawit dunia telah mengalami peningkatan signifikan, membuat petani kelapa sawit di Bengkulu Utara semakin bersemangat untuk meningkatkan produksi.

Namun, tantangan infrastruktur menjadi penghambat utama. Dengan akses jalan yang buruk, biaya transportasi menjadi mahal dan mempengaruhi daya saing produk kelapa sawit Bengkulu Utara.

"Kami bersemangat saja, tapi kalau akses jalan kebun buruk tentu saja membuat biaya transportasi menjadi mahal dan mempengaruhi daya saing produk kelapa sawit Bengkulu Utara," tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara, Mian mengatakan, pihaknya menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan sektor kelapa sawit. Oleh sebab itu, pihaknya berjanji akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam mengatasi masalah ini.

"Kami menyadari betapa pentingnya akses jalan yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Kami akan bekerja keras untuk memperbaiki jalan ke kebun sawit dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri ini," ungkap Mian.

Mian mengaku, permasalahan ini tidak seharusnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Bengkulu Utara. Sebab anggaran yang dimiliki Pemda juga terbatas.

"Permasalahan ini menjadi kewajiban banyak pihak, kalau mengandalkan anggaran pemda tentu saja terbatas, saya pikir bisa memanfaatkan dana desa maupun bantuan dari BPDPKS juga," tutupnya.