Kalbar, kabarsawit.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat realisasi pajak di provinsi itu hingga 20 Juni 2023 sudah mencapai Rp 4,43 triliun.

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kemenkeu Kalbar, Dahlia, menyebutkan, realisasi pajak Kalbar tersebut baru mencapai 41,62 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023.
"Tahun ini target penerimaan pajak Kalbar sebesar Rp 10,66 triliun,” kata dia dalam keterangan resminya, Jumat (23/6).

Menurutnya, penerimaan pajak terbesar berasal dari kelapa sawit. Komoditas ini berkontribusi pada tiga sektor utama penyumbang terbesar realisasi pajak.
Sektor pertama yakni perdagangan besar. Sawit mencatatkan kontribusi lewat perdagangan dan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya.

Sektor kedua penyumbang terbesar penerimaan pajak Kalbar adalah industri pengelolaan. Untuk sektor ini, sawit berkontribusi dari pabrik kelapa sawit (PKS).

Sektor terakhir adalah pertanian dan perikanan. Perkebunan yang menjadi subsektor pertanian otomatis memberi sumbangan terbesar mengingat Kalbar memiliki perkebunan sawit yang sangat luas.

Sawit telah menjadi komoditas unggulan dan salah satu penggerak utama ekonomi Kalbar. Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar tahun 2022, luas kebun sawit di Kalbar mencapai 2.003.188 hektare.

"Penurunan harga komoditas sawit memang memberikan dampak terhadap penerimaan pajak. Meski begitu, dari awal tahun kontribusi sawit hampir 40 persen terhadap semua sektor penerimaan,” kata dia.

Dia menambahkan, tantangan penerimaan pajak di Kalbar terutama disebabkan oleh pelarangan ekspor bauksit. "Padahal, kontribusi penerimaan pajak dari bauksit cukup besar," tukasnya.