Bengkulu, kabarsawit.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu sedang mengkaji penentuan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit demi mengubah sistem penetapan harga TBS yang saat ini hanya bergantung pada harga minyak mentah sawit (CPO).

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring mengatakan, penentuan harga TBS kelapa sawit selama ini sangat tergantung pada fluktuasi harga CPO di pasar global. Ia menilai hal itu tidak memadai dalam menjaga keadilan bagi petani kelapa sawit di Bengkulu. 

"Kita perlu mengkaji ulang sistem penetapan harga TBS kelapa sawit. Harga CPO adalah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan, tetapi kita juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti biaya produksi, kondisi cuaca, dan kualitas TBS itu sendiri," kata Usin, Jumat (16/6) kemarin.

DPRD Bengkulu berencana melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam penentuan harga TBS kelapa sawit. Mereka akan berkolaborasi dengan para ahli, petani kelapa sawit, dan pihak terkait lainnya dalam proses ini.

"Kita akan lihat apa saja yang harus dipertimbangkan dalam penentuan harga TBS kelapa sawit seperti cangkang sawit dan lainnya," ujar Usin.

Selain itu, DPRD Bengkulu juga berencana untuk berdiskusi dengan pemerintah pusat dan industri kelapa sawit untuk mencari solusi bersama. Mereka ingin memastikan bahwa penentuan harga TBS kelapa sawit dapat memberikan keuntungan yang wajar bagi petani dan tetap berkelanjutan bagi industri.

"Kami akan mendiskusikan hal ini, agar bisa memastikan bahwa penentuan harga TBS kelapa sawit dapat memberikan keuntungan yang wajar bagi petani," tuturnya.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyambut baik langkah DPRD dalam melakukan pengkajian itu. Sebab menurutnya, hal itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani sawit.

"Peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit adalah prioritas kami. Kami mendukung upaya DPRD Bengkulu untuk mengubah sistem penetapan harga TBS yang lebih adil dan komprehensif," tuturnya.

Gubernur juga berharap hasil pengkajian itu dapat menghasilkan kebijakan baru yang akan membawa manfaat bagi para petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu. Langkah-langkah itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit, dan menciptakan kondisi yang lebih adil dalam penentuan harga TBS sawit.

"Kamj berharap hasil pengkajian ini dapat menghasilkan kebijakan baru yang akan membawa manfaat bagi para petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu," pungkasnya.